Identitas kultural masyarakat Dayak dikonstruksi dan direkonstruksi melalui hubungan kekuasaan. Dalam upaya menyelidiki siapa saja yang berkuasa mengkonstruksi identitas kultural masyarakat Dayak selama masa pemerintahan Orde Baru (1965-1998), dapat kita bandingkan bagaimana ketika orang Dayak direpresentasikan oleh pejabat-pejabat Belanda di masa kolonial. Perbandingan tersebut cukup menarik mengingat konseptualisasi pemerintah Orde Baru tentang suku Dayak sebagai suku terasing memiliki banyak prasangka yang sama dengan sikap para pejabat Belanda di masa kolonial.
Pemahaman baru tentang identitas Dayak terdeskripsikan oleh kemunculan industri pariwisata yang menggunakan nilai-nilai budaya Dayak sebagai komoditi dan daya tarik bagi wisatawan internasional dan domestik. Seperti yang telah diketahui bahwa salah satu penggerak pariwisata internasional adalah keinginan yang besar untuk mengalami kebudayaan yang masih murni dan eksotis. Kebudayaan murni dan eksotis tersebut dimiliki kelompok-kelompok etnis di negara-negara Dunia Ketiga.
Keinginan untuk mengalami kebudayaan yang masih murni dan eksotis, menurut Stuart Hall adalah fantasi Barat tentang otherness, sebagai ‘fantasi kolonial’ tentang dunia pinggiran yang dipelihara oleh Barat. ‘Fantasi kolonial’ itu dibentuk dan dijadikan stereotipe terhadap kelompok-kelompok masyarakat etnik tertentu. Stereotipe tersebut diperoleh dari catatan atau laporan perjalanan para pejabat, ilmuwan, misionaris yang melakukan perjalanan ke daerah tersebut untuk kepentingan pemerintah kolonial. Kelak stereotipe tersebut juga dapat kita jumpai dalam buku-buku panduan wisata masa kolonial.
Hasil catatan pada masa itu mungkin saja tidak seluruhnya benar dan hanya imajinasi tetapi ironisnya catatan tersebut menjadi panduan bagi bangsa mereka (baca; Eropa) dan membentuk pandangan kita hingga sekarang. Demikian halnya dengan citra Dayak yang dengan kuat masih dihubungkan dengan keterbelakangan atau istilah yang kita kenal dengan ‘primitif’. Seperti pemburu kepala manusia, makan orang dan memiliki ekor. Namun, citra negatif bahwa orang Dayak memiliki ekor terbantahkan. Bahwa sebenarnya ekor tersebut adalah bagian dari cawat kulit kayu yang digunakan oleh kaum laki-laki Dayak .
Sementara itu anggapan bahwa orang Dayak makan orang (manusia), itu hanya karena kesalahpahaman terhadap kata ‘orang’. Kata ‘orang’ yang dalam bahasa Indonesia berarti manusia adalah juga sebuah kata yang dalam bahasa Dayak berarti sejenis siput air yang memang sering dimakan oleh orang Dayak. Bahkan istilah yang menurut Lahajir ada empat istilah untuk penduduk asli Kalimantan, yaitu Daya’, Dyak, Daya dan Dayak, ternyata pada umumnya tidak dikenal oleh penduduk asli itu sendiri.
Citra ‘primitif’, ‘liar’ dan ‘eksotik’ Dayak inilah yang dipromosikan baik dalam bentuk brosur dan kartu pos oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Pariwisata. Bahkan mereka menyediakan upacara mamat (pesta perburuan kepala). Tradisi berburu kepala sangat penting bagi penggambaran citra kelompok Dayak yang dalam masing-masing suku (seperti Kenyah, Kayan , Iban) berbeda satu sama lain. Kemudian himbauan membuat tato dari pemerintah, yang diungkapkan salah satu seorang elite Dayak. Ia berpendapat bahwa himbauan yang disebarluaskan pemerintah agar orang-orang Dayak mentato tubuh mereka adalah hal yang merendahkan karena menurutnya pendidikanlah yang lebih dibutuhkan.
Sama halnya dengan kebiasaan memanjangkan daun telinga. Ada orang yang tetap mempertahankan cuping daun telinga mereka tetap panjang dan ada juga yang memotongnya agar tampak modern dan tidak dikatakan ‘primitif’. Cara yang digunakan untuk memasarkan etnisitas tidak hanya menggambarkan keinginan Barat akan konsumsi otherness, tetapi juga keinginan pemerintah negara-negara tujuan wisata tersebut.
Hal ini tampak jelas dalam mengemas kebudayaan Dayak terdapat usaha untuk menyeragamkan pengalaman yang dilakukan oleh negara atas nama pembangunan bangsa. Seperti yang diperlihatkan oleh Rita Smith Kipp dalam Dissociated Identities:Ethnicity, Religion, and Class in an Indonesian Society dan Robert E. Wood dalam Tourism and the State; Ethnic Option and Constructions of Otherness bahwa keberagaman etnis di tiap-tiap propinsi di Indonesia digantikan oleh identifikasi yang sengaja diciptakan oleh negara untuk tiap-tiap propinsi dengan satu kelompok etnis utama yang memiliki kekhasan budaya.
Tetapi konstruksi-konstruksi identitas tersebut seringkali bertentangan. Misalnya adanya perbedaan konstruksi pemerintah tentang masyarakat Dayak dalam mengatur orang-orang Dayak untuk proyek-proyek transmigrasi, pariwisata, dan proses pembangunan. Di sini konstruksi tentang masyarakat Dayak sebagai masyarakat ‘primitif’ dan ‘membutuhkan’ program relokasi berseberangan dengan promosi orang Dayak dalam konteks pariwisata dan proses pembangunan.
Pun masyarakat Dayak bukanlah orang-orang yang secara pasif menerima begitu saja representasi-representasi yang dibuat orang luar. Di kalangan orang Dayak yang berpendidikan dan mengenal hukum serta jalannya pemerintahan hal tersebut tidak berlaku. Para elite Dayak tersebut merekonstruksi citra Dayak sebagai kelompok yang ‘modern’. Tentunya rekonstruksi tersebut berkaitan dengan kepentingan-kepentingan politik mereka sendiri, setidaknya dalam kerangka politik lokal. Di sini para elite Dayak yang berusaha merekonstruksi citra ‘modern’ Dayak melawan citra-citra dominan yang berlaku tentang masyarakat Dayak yang ‘terbelakang’ dan ‘primitif’.
Identitas Dayak adalah sebuah ranah yang penuh perdebatan. Di satu sisi orang-orang Dayak baru merepresentasikan diri sebagai kelompok yang ‘modern’ tetapi secara kultural tetap Dayak. Di sisi lain, mereka merepresentasikan orang-orang Dayak pedesaan dengan cara yang sangat mirip dengan representasi kolonial atau pemerintah Orde Baru yaitu sebagai yang ‘terbelakang’ dan membutuhkan modernisasi. Satu-satunya perbedaan adalah penegasan orang-orang Dayak baru bahwa modernitas dapat berjalan beriringan dengan kebudayaan Dayak dan bahwa modernitas tidak perlu menghilangkan kebudayaan itu.
0 komentar:
Posting Komentar